Infoombb.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap hasil penggeledahan di rumah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bengkulu. Dari lokasi tersebut, penyidik menyita uang tunai lebih dari Rp4 miliar yang diduga berkaitan dengan pengembangan penyidikan kasus suap proyek pengadaan barang dan jasa.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penggeledahan merupakan bagian dari pengembangan perkara dugaan suap yang sebelumnya menjerat Bupati Rejang Lebong nonaktif, Muhammad Fikri Thobari.
Selain rumah Kadis PUPR Kota Bengkulu, penyidik juga menggeledah kantor serta rumah pihak swasta yang bergerak di bidang alat kesehatan dan pengelolaan limbah.
“Dalam rangkaian penggeledahan ini, penyidik mengamankan barang bukti berupa dokumen, bukti elektronik, dan uang tunai dalam bentuk rupiah senilai lebih dari Rp4 miliar. Uang tunai ditemukan di rumah Kadis PUPR Bengkulu,” kata Budi.
Menurutnya, penggeledahan dilakukan untuk melengkapi alat bukti dalam pengembangan perkara, termasuk menelusuri dugaan penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu.
Meski telah menyita uang miliaran rupiah, KPK menegaskan hingga kini belum menetapkan tersangka baru dalam perkara tersebut. Penyidik masih mendalami keterkaitan barang bukti yang telah diamankan.
Budi menjelaskan, pengembangan perkara dari hasil operasi tangkap tangan (OTT) merupakan mekanisme yang lazim dilakukan KPK guna mengungkap dugaan tindak pidana korupsi secara lebih luas.
Sebelumnya, penggeledahan di rumah Kadis PUPR Kota Bengkulu di Jalan Barito, Kelurahan Padang Harapan, Kecamatan Gading Cempaka, menyita perhatian publik setelah penyidik terlihat membawa sedikitnya enam koper dari lokasi.
Penggeledahan berlangsung sekitar tujuh jam, sejak Jumat (24/7/2026) malam hingga Sabtu (25/7/2026) dini hari. Enam koper beserta sejumlah barang lainnya kemudian dimuat ke dalam tiga kendaraan yang diduga merupakan kendaraan operasional KPK.
Dengan terungkapnya penyitaan uang lebih dari Rp4 miliar tersebut, perhatian publik kini tertuju pada kelanjutan penyidikan KPK, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang akan dimintai pertanggungjawaban hukum dalam dugaan suap yang didalami di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu.
